English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

alt/text gambar

News Update :
Home » » Pelapisan Sosial Diskriminasi, dan Pemerataan

Pelapisan Sosial Diskriminasi, dan Pemerataan

Penulis : azid zainuri on Wednesday, July 3, 2013 | 8:31 PM


A.       Pelapisan Sosial.
Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata “strata” atau “stratum” yang berarti lapisan. Oleh karena itu social stratification sering diartikan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum.

Menurut Pitrim A. Sorokim, pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarchis). Kemudian Theodorson, dkk di dalam Dictionary of sociology mengemukakan lebih lengkap lagi yaitu : pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) di dalam hal pembedaan hak pengaruh dan kekuasaan.[1]
Jadi, pelapisan sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan jenjang status yang terdapat dalam system sosial.
Terbentuknya suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata terjadi karena masyarakat terbentuk dari individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat yang beraneka ragam yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Pelapisan social atau masyarakat dapat juga terjadi dengan sendirinya atau dengan sengaja disusun untuk mendapatkan tujuan bersama.
Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya itu sesuai dengan pertumbuhan pada masyarakat itu sendiri, tanpa adanya sebuah kesengajaan yang dirangkai oleh masyarakat, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Contohnya karena usia tua atau kepandaian seseorang yang lebih. Adapun, Sistem pelapisan sosial yang sengaja disusun biasaya mengacu kepada pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal.[2] Pelapisan sosial yang sengaja disusun agar dalam masyarakat manusia dapat hidup teratur, maka kekuasaan dan wewenang harus dibagi dengan rata dan sesuai dengan kemampuan dalam suatu organisasi vertical maupun horizontal. Apabila tidak diberlakukan seperti itu, maka kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang dapat membahayakan masyarakat.
Menurut sifatnya pelapisan sosial dibagi menjadi dua, yaitu:[3]
a.     Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup.
Di dalam sistem pelapisan masyarakat yang tertutup ini, tidak mungkin adanya perpindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah. Misalnya di India yang masyarakatnya mengenal system kasta.
b.    Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka.
Pada sisitem pelapisan masyarakat yang terbuka ini merupakan kebalikan dari system yang tertutup, yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk pindah ke lap[isan yang ada dibawahnya atau ke lapisan yang diatasnya. Misalnya di Indonesia sekarang ini. Setiap orang dapat menduduki segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan.

B.  Kesamaan Derajat.
Hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik,, karena setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota masyarakat yang lain, maupun pemerintah dan Negara. Di dalam susunan Negara moderen, hak dan kebebasan manusia dilindungi oleh undang-undang, karena hak dan kewajiban telah ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi., undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, jadi, semua orang mempunyai kesamaan derajat.
Dalam kesamaan derajat terdapat persamaan hak dan disinilah timbul persengketaan pokok antara dua kekuasaan secara prinsip, yaitu kekuasaan yang terwujud dari hak-hak dasar yang telah dimilikinya secara leluasa dengan kekuasaan yang ada pada organisasi baru atau masyarakat atau negara.
Mengenai persamaan hak ini, telah dicantumkan dalam undang-undang tahun 1948 dalam pasal-pasalnya, yaitu:    
Pasal 1: sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 
Pasal 2 ayat 1: Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun, seperti bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan.
Pasal 7: sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hokum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.[4]
Persamaan derajat di Indonesia telah dicantumkan dalam Undang-Undang secara jelas mengenai hak dan kebebasan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Negara Republik Indonesia telah menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan rakyat, yaitu: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hukum ini dibuat agar dapat melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya suatu perbedaan hak-hak asasi.
Empat pokok dalam Hak Asasi Manusia dalam empat pasal, yaitu:
Pokok pertama, pasal 27 ayat 2: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
Pokok kedua, pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang.
Pokok ketiga, pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pokok keempat, pasal 31: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran , dan (2) Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.[5]
Jadi, dari keempat pokok tersebut yang menjadi landasan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individunya, yaitu hak hidup, hak untuk menduduki suatu pemerintahan apabila mampu untuk menjalankannya, hak berserikat dan berkumpul, hak memeluk agama yang dipercayai oleh masing-masing individu dan hak mendapat pendidikan atau pengajaran yang layak.
C. Diskriminasi dan Pemerataan.
Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb)[6]. Jadi, diskriminasi itu merujuk kepada pelayanan yang tidak adil, yang ditujukan kepada individu tertentu. Pelayanan ini dibuat berdasarkan cirri-ciri yang dimiliki oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang sering ditemui di masyarakat, karena adanya kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.
Diskriminasi dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.     Diskriminasi langsung
Diskriminasi secara langsung terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan cirri-ciri tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya dan menghambat adanya peluang yang sama.
b.    Diskriminasi tidak langsung
Diskriminasi secara tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.[7]
Diskriminasi dapat terjadi di suatu lapisan masyarakat, karena adanya beberapa kriteria, diantaranya:
1.    Ukuran kekuasaan
Anggota masyarakat yang memegang kekuasaan dan yang mempunyai wewenang terbatas akan menempati lapisan yang tinggi dalam lapisan social masyarakat.
2.    Ukuran kekayaan
Anggota masyarakat terkaya akan menduduki lapisan teratas. Kekayaan itu dapat terlihat dari pemilikan bentuk rumah, kendaraan pribadi, pakaian dan lain-lain.

3.    Ukuran kehormatan
Dalam masyarakat tradisional, orang-orang yang disegani dan dihormati akan menempati lapisan atas. Misalnya, orang-orang yang dituakan dan dianggap berjasa dalam masyarakat.
4.    Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan
Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau masyarakat yang maju, ilmu pengetahuan digunakan sebagai salah satu dasar pembentukan sosial.[8]
Empat kriteria tersebut merupakan kriteria yang sudah bersifat mutlak, akan tetapi masih ada kriteria lain yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi di lingkungan masyarakat. Agar diskriminasi tidak selalu terjadi di suatu lingkungan masyarakat perlu adanya pemerataan. Pemerataan yaitu proses, cara atau perbuatan memeratakan, dengan cara mengembalikan pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individunya.


[1] Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Yogyakarta : PT Rineka Cipta, 1991), C  II, h.197
[2] M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: PT Refika Utama, 2006),h.148
[3] Mawardi dan Nur Hidayati, IAD, IBD, ISD (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia,2009), C.VI, h247-248
[4] Ibid,h.249-250
[5] Ibid,h.250-251
[6] Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka,2005),h.268
[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi, diakses pada tanggal 17 Desember 2011
[8] Mawardi dan Nur Hidayati, IAD, IBD, ISD (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia,2009), C.VI,h252
Share this article :

Post a Comment

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger